-->

Header Menu

Kebijakan Baru ! Gaji Guru Honorer Sudah Tidak Boleh Kurang Dari 1 Juta Karena Aturan Dana BOS Yang Baru 2021

 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maksimal 50 persennya untuk Guru Honorer berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler.


Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal mengatakan, dana BOS ada untuk gaji guru honorer.


Jadi gaji guru honorer sekarang cukup besar.


"Sekolah tidak boleh menggaji guru honorer di bawah satu juta," katanya.


Menurut Nofrizal, kalau masih ada sekolah yang menggaji Guru honorer di bawah satu juga, berarti menyalahi aturan.  Seharusnya, dengan adanya penambahan presentasi dana bos, sudah bisa menggaji guru honorer di atas satu juta.


"Itu juga untuk kesejahteraan tenaga pendidik."


Selama masa pandemi, dikutip dalam laman resmi kemendikbud.go.id, Kemendikbud mengubah ketentuan batas maksimal 50 persen dari dana BOS untuk gaji guru honorer menjadi lebih dari 50 persen bisa digunakan untuk menggaji Guru honorer.


Meskipun begitu, guru honorer yang berhak mendapatkan gaji dari dana BOS tetap harus memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020, pembiayaan pembayaran honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara (non-ASN) dan harus memenuhi tiga persyaratan.


Pertama, tercatat pada data pokok pendidikan (dapodik) per 31 Desember 2019; kedua, belum mendapatkan tunjangan profesi; dan ketiga, memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.



Artikel ini tayang di LIPUTAN9.ORG dengan judul Gaji Guru Honorer Sudah Tidak Boleh Kurang Dari 1 Juta Berkat Skema Dana BOS Yang Baru 2021,  Berkah Bund


Sumber : www.liputan9.org

8 Responses to "Kebijakan Baru ! Gaji Guru Honorer Sudah Tidak Boleh Kurang Dari 1 Juta Karena Aturan Dana BOS Yang Baru 2021"

  1. Kalau gaji guru ambil dri 50 prsen dana bos, tetap tdak adil pak...cox jumlah siswa di stiap skolah berbeda..kalaupun kbijakan itu yg dipakai itu hanya mnguntungkan guru2 yg jmlh siswax banyak, sdangkan sklah yg jmlh siswax sdikit tetap tdak pas untk 50 persen dri dana bos trsbt...

    BalasHapus
  2. mudah mudahan gaji guru bisa setara dengan UMR ya pa mentri...tugas guru itu berat pa "mencerdaskan kehidupan bangsa" tidak pakai otot saja tapi juga pakai otak. Guru tidak pernah demo untuk menuntut kenaikan gaji, karena keikhlasan memajukan dunia 0endidikan anak anak. Sepertinya setimpal jika gaji dan fasilitasnyapun dicukupi. masih ada gaji guru yang hanya 300.000, masih banyak guru yg belum punya rumah sendiri ngontrak sana sini. tapi saat didepan murid dan mengajar semua itu dilupakan karena tekadnya membuat pintar anak bangsa. semoga bisa jadi bahan renungan

    BalasHapus
  3. Sangat manusiawi kebijakan pak menteri memikirkan hak guru.Dengan meningkatnya kesejahteraan guru ,maka tugas mendidik diharapkan mendapat perhatian dari semua pihak.Guru yang ada di sekolah harus Diklat untuk peningkatan keprofesiannya.Masih banya SMA di NTT khususnya di Kabupaten Sabu Raijua belum memiliki guru yang profesional

    BalasHapus
  4. Faktanya tetep aja klo masih di gaji dari bos tetep sekolah yg atur gajinya...
    Gajih harus di kirim melalaui dinas langsung jangan dari bos. Faktanya dari bos guru yg sudah lama karena honorenya banyak maka gaji segitu² aja 300rb-500rb . Kapan mau satu jutanya. Asalasan kebutuhan kesolah banyak jadi gaji honor yg kena potong nya. Intinya gaji honor yg di kelola sekolah kurang efektif.

    BalasHapus
  5. Disekolah SMA saya mengajar saya digaji dengan dana bos sebesar Rp 1juta 50.dengan jam mengajar 21 jam.dan semester depan jam mengajar saya dikurangi menjadi 18 jam otomatis gaji saya dibawah 1juta.karna kepseknya masukin org baru.jadi pak Mentri tolong lebih diditail penggunaan dana bosnya pak..kan kami sudah lama mengabdi dan jam kami lasung dikurangi saja karna yg baru..padahal gurunya sudah ada 4 org yg jurusan kami..tolong dipertegas pak jangan main masukin org baru.

    BalasHapus
  6. Sekolah yg siswa minimal 60 akan kesulitan membiayai 10 komponen bos lainnya, bisa jadi tidak mampu beli alat tulis kantor lagi

    BalasHapus
  7. Jangan cuma pidato .....turunkan surat edaran resmi ke setiap kabupaten kota
    Dan sekolah...itu baru iya..

    BalasHapus
  8. Jangan cuma pidato .....turunkan surat edaran resmi ke setiap kabupaten kota
    Dan sekolah...itu baru iya..

    BalasHapus

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel